Semarang, 92.6 FM-Ketiga kalinya, Pemprov Jateng mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2016. Namun demikian, BPK tetap memberikan catatan kepada pemprov, karena masih ada persoalan dalam laporan keuangan itu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, meski ada persoalan, tapi hal itu tidak memengaruhi penilaian dan dianggap masih wajar penyajian laporan keuangannnya. Catatan yang diberikan mengenai database piutang kendaraan bermotor, sehingga perlu ada validasi dan integrasi dengan data pelunasan utang. Kemudian, masalah pengalihan aset setelah kebijakan pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi dan mengenai anggaran perjalanan dinas.
Ganjar menjelaskan, pihaknya masih punya waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan itu diterima untuk dilakukan pebaikan.
“Komitmen kita setidaknya selama saya dan Pak Heru menjabat, tiga tahun berturut-turut alhamdulillah WTP terus. Jadi, birokrasi yang bak maka berdampak pada pengelolaan keuangan yang akuntabel. Insyaallah, kita menyajikan kepada masyarakat kalau mengelola duitnya dengan benar,” kata Ganjar.
Dirinya berharap, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah juga mendapat opini WTP dari BPK terhadap penyajian laporan keuangannya. (Bud)
