Semarang, 92.6 FM-Kalangan pengusaha di Jawa Tengah mengakui, jika pemerintah dari pusat sampai ke daerah terus berupaya memercepat pertumbuhan ekonomi lewat paket kebijakan yang sudah dibuat. Namun demikian, hingga tahun ini tampaknya perlambatan pertumbuhan ekonomi masih terus dirasakan. Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi motor penggerak untuk bisa memajukan perekonomian suatu wilayah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi sekarang ini ada beberapa instrumen. Di antaranya soal perizinan usaha, lahan industri dan biaya pengurusan izin.
Terkait dengan perizinan, jelas Frans, ternyata di beberapa daerah di Jawa Tengah masih banyak peraturan daerah yang belum pro investasi dan bertabrakan dengan peraturan di atasnya. Padahal, di pemerintah pusat peraturan yang tidak pro investasi sudah dihapuskan. Misalnya soal pengurusan izin gangguan atau HO.
Di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah, masih menerapkan aturan izin gangguan tetap diurus. Di samping itu, penyediaan lahan industri menjadi hal penting, terutama lahan industri dengan harga terjangkau.
“Ada beberapa macam kendala di perlambatan pertumbuhan ekonomi. Soal perizinan dan ketersediaan lahan industri yang terjangkau. Saya harapkan pemerintah bisa mendengar harapan kami sebagai pengusaha,” kata Frans.
Frans menjelaskan, biaya pengurusan izin yang tidak transparan juga harus ditertibkan. Karena, hal itu menjadi kendala di dalam menarik calon investor masuk ke Jawa Tengah. Salah satunya adalah penghapusan biaya bangun pabrik yang tidak bisa diterapkan di lingkungan industri, karena berbeda dengan kawasan permukiman. (Bud)
