Semarang, Idola 92.6 FM-Tidak seperti sebelumnya, sinyal reshuffle kabinet dari Presiden Joko Widodo kali ini begitu lugas. Pada Kongres Ekonomi Umat yang diadakan MUI pada Sabtu akhir pekan lalu, Jokowi menegaskan bahwa menteri yang gagal mencapai target akan diganti atau digeser. Presiden secara blak-blakkan mencontohkan target sertifikasi tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 5 juta pada tahun ini, 7 juta pada tahun depan, dan 9 juta pada 2019. Jika tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran adalah jawabannya.
Anggota kabinet pun dibikin panas dingin dengan gertakan Jokowi yang akan melakukan reshuffle kali ketiga dalam masa pemerintahannya. Jokowi kali ini seolah tak memainkan simbol tetapi benar-benar konkret. Ini bisa dimaklumi karena saat ini merupakan fase koordinasi bagi Jokowi untuk berbenah kekuatan politiknya pasca kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, gelaran Pemilu Raya tahun 2019 juga sudah di depan mata.
Lalu, seberapa mendesakkah reshuffle kabinet dilakukan Presiden Jokowi? Apa baik-buruk jika reshuffle kembali dilakukan presiden di sisa dua tahun masa pemerintahannya? Masihkah presiden tersandera kepentingan parpol tertentu dalam menjalankan roda pemerintahannya?
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kami akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Hendri Satrio-Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta dan peneliti politik dari LIPI Syamsudin Haris. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
