Semarang, Idola 92,6 FM-Guna mengelola pelayanan kesehatan, seluruh ekosistem layanan administrasi maupun layanan kesehatan didukung sistem Tekhnologi Informasi (TI) yang saling terkoneksi secara real time dengan 23.194 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan lanjutan sejumlah 3.125 unit serta didukung lebih dari 950 ribu kanal pembayaran iuran.
Oleh karena itu, diperlukan praktisi bidang kesehatan yang nantinya terjun di dunia kesehatan dan memahami segala regulasi tentang manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan transformasi mutu layanan dalam penyelenggaraan program JKN, berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini. Pernyataan itu disampaikan di acara Stadium General di Fakultas Kedokteran Unnes, kemarin.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan meningkatnya kepesertaan dan akses pelayanan kesehatan lebih dari 97 persen penduduk Indonesia yang telah terdaftar dalam program ini.
Lily menjelaskan, biaya pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pada 2021 kemarin, BPJS Kesehatan membayarkan biaya pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) senilai Rp90,33 triliun dan di 2022 senilai Rp113,47 triliun sedangkan tertinggi pada tahun kemarin mencapai Rp156,9 triliun.
“Jika ditotal selama satu dekade, program JKN ini telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan sebanyak Rp912.4 triliun dengan proporsi biaya pelayanan kesehatan sebanyak 87,10 persen untuk membiayai pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan,” kata Lily.
Lebih lanjut Lily menjelaskan, terjadi peningkatan cukup lumayan pada utilisasi pelayanan kesehatan sebanyak 252 ribu per hari atau 92,3 juta pada 2024.
Sedangkan pada 2023 kemarin, BPJS Kesehatan mencatat 1,6 juta utilisasi per hari atau senilai 606,7 juta layanan kesehatan diakses peserta JKN.
“Sektor kuratif masih mendominasi dalam pelayanan kesehatan pada program JKN. Kini pemerintah bersama BPJS Kesehatan tengah berupaya menguatkan layanan primer sebagai gate keeper untuk mengelola angka kesehatan peserta,” jelasnya.
Dekan Fakultas Kedokteran Unnes Mahalul Azam menambahkan, meskipun transformasi BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN sudah melesat tapi dinamika adaptasi belum semulus yang diharapkan.
“Baru-baru ini saja kurikulum terkait program JKN ini dirintis, dan harapannya materi social health insurance ini bisa masuk dalam kurikulum prodi kesehatan secara penuh seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, gizi, farmasi,” ucap Mahalul. (Bud)
