Semarang, Idola 92.6 FM – Sejumlah proyek strategis nasional dikerjakan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring dengan itu, proyek-proyek itu sering memicu konflik agraria selama satu dekade terakhir.
Investasi dan pembangunan melaju kencang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, keduanya seolah saling melengkapi—seakan menjadi ”lapar” lahan yang linear dengan eskalasi konflik agrarian.
Dilansir kompas.id (16/01/2023), berdasarkan Laporan Tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2023 yang diluncurkan Senin 15 Januari 2024, konflik agraria di sektor perkebunan masih dominan. Pada 2023, jumlahnya 108 konflik dari total 241 letusan konflik agraria.
Kendati demikian, konflik agraria di sektor infrastruktur yang menempati urutan keempat terbanyak tak bisa disepelekan. Sepanjang tahun lalu, konflik agraria yang meletus di sektor ini mencapai 30 kasus dengan luas lahan dan jumlah korban masing-masing 243.755 hektar dan 3.456 keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 21 konflik terkait dengan proyek strategis nasional (PSN).
KPA juga mencatat, sepanjang 2020-2023, ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409 hektare dan 85.555 keluarga. Beberapa konflik itu terjadi seiring percepatan PSN antara lain terkait penggusuran lahan hutan Bowosie untuk infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, Tol Padang-Pekanbaru, Waduk Sepaku Semoi di Ibu Kota Nusantara, dan PLTA di Pinrang.
Maka pertanyaannya kemudian, setelah sembilan tahun berjalan; sudah sampai di mana Reforma Agraria? Kenapa hingga saat ini masih terjadi konflik agraria? Apa akarnya? Dan bagaimana cara mencegahnya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Dosen Antropologi Sosial FISIP Universitas Indonesia, Suraya Afiff, PhD dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
