Semarang, Idola 92.6 FM-Rezim pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto mempunyai target tinggi dan ambisius dalam menghimpun penerimaan Negara. Belakangan terungkap, selain lewat instrumen fiscal, badan usaha milik Negara (BUMN) juga akan dimanfaatkan sebagai instrumen yang efisien dalam mengisi kebutuhan kas Negara.
Dalam upaya mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap kekayaan Negara, pemerintahan baru memberikan kisi-kisi akan melakukan transformasi besar-besaran di dalam kelembagaan Kementerian BUMN.
Kesiapan pemerintahan baru untuk merombak Kementerian BUMN disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN, Burhanuddin Abdullah, di acara UOB Economic Outlook 2024, baru-baru ini. Menurut Burhanuddin, setidaknya mulai Januari 2025, pemerintah akan melakukan transformasi kelembagaan, bisnis, kultural, hingga manajemen, di tubuh Kementerian BUMN.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, hingga akhir 2023, total aset portofolio seluruh BUMN mencapai Rp 10.401,50 triliun atau sekitar 687,67 miliar dollar AS. Sementara liabilitas dan ekuitas dari seluruh BUMN yang ada masing-masing sebesar Rp 6.957,43 triliun dan Rp 3.444,07 triliun.
Lalu, mengingat BUMN adalah powerhouse ekonomi Indonesia; Sudah sejauh manakah kontribusinya bagi bangsa dan negara? Apa perbaikan yang ke depan perlu dilakukan? Apakah perlu membentuk Holding Company sebagaimana dilakukan oleh Singapore?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Dr Toto Pranoto.ย (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
