Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan perwakilan buruh atau Serikat pekerja dan serikat pengusaha, dalam rangka menetapkan upah minimum 2025 nanti.
Dialog dilakukan, bertujuan untuk menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis.
Pj Gubernur Nana Sudjana mengatakan dialog bertujuan untuk menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis, sebab kondisi itu penting untuk keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itu dikatakan usai berdialog dengan perwakilan buruh dan pengusaha di Front One HK Resort, Semarang, belum lama ini.
Nana menjelaskan, melalui dialog tersebut akan ditampung seluruh masukan dan aspirasi dari pekerja dan pengusaha.
Dialog lebih menekankan perihal pengupahan tenaga kerja atau upah minimum.
Menurut Nana, baik pekerja dan pengusaha maupun pemerintah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Komunikasi menjadi penting, agar semua permasalahan pada sektor ketenagakerjaan dapat dicarikan solusi dan diselesaikan secara baik-baik.
“Memang setiap tahun dilaksanakan, menjelang penetapan upah minimum kita selalu mengadakan silaturahmi. Pekerja tanpa pengusaha tidak akan jalan, pengusaha tanpa pekerja juga tidak akan jalan. Saling membutuhkan. maka peran pemerintah adalah menjaga keseimbangan,” kata Nana.
Lebih lanjut Nana menjelaskan, rencananya hasil dialog akan ditindaklanjuti dengan penghitungan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan paling lambat 21 November 2024 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November 2024.
“Formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan beberapa variabel. Yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan alfa dari indeks tertentu. Ada rumus yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (Bud)
