Pemprov Percepat Program Pompanisasi Guna Wujudkan Jateng Penumpu Pangan Nasional

pompa air
Para petani di Klaten menggunakan pompa air untuk mengairi sawah.
Ikuti Kami di Google News

Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah terus berupaya mendorong program pompanisasi dan irigasi, guna mewujudkan visi misi Jateng sebagai penumpu pangan nasional.

Program pompanisasi bukan sekadar memastikan ketersediaan alat, tetapi juga memastikan sumber daya air.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto mengatakan pihaknya berupaya mewujudkan ketahanan pangan, di tengah kondisi iklim yang ekstrem. Hal itu dikatakan di sela Rakor program pompanisasi di Hotel Grasia Semarang, pekan kemarin.

Menurutnya, upaya tersebut juga dalam rangka mengantisipasi kondisi El Nino 2023-2024.

Supriyanto menjelaskan, realisasi penambahan luas areal tanam di Jateng hingga pertengahan Mei 2024 tercatat sebanyak 46.445 hektare.

Penambahan luas tanam itu sebagai bentuk adanya program pompanisasi.

Menurutnya, pada tahun ini Jateng mendapat alokasi 1.682 irigasi perpompaan di 35 kabupaten/Kota dan 4.340 unit pompa di 32 kabupaten/kota.

Progres pencapaian fisik irigasi perpompaan Jateng tahap pertama per kabupaten sudah mencapai 70 persen, sedangkan pemasangan atau pemanfaatan pompa sebesar 69,7 persen dari 4.340 unit.

“Perpompaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi kondisi kekeringan akibat El Nino dan tidak kalah pentingnya adalah pada saatnya kita membutuhkan ketahanan pangan yang luar biasa di kondisi iklim yang ekstrem. Kegiatan pompanisasi dan irigasi ini bertujuan menyediakan air, sehingga bisa mewujudkan perluasan areal tanam. Dan ini terus intensif dilakukan dan ditujukan untuk mengairi lahan di luar irigasi reguler,” kata Supriyanto.

Sementara Sekda Jateng Sumarno menambahkan, produksi beras di provinsi ini sempat mengalami penurunan akibat dampak El Nino.

Oleh karena itu, dengan adanya program pompanisasi diharapkan mampu mengantisipasi dampak kemarau panjang dan meningkatkan produktivitas pangan.

“Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait dalam koordinasi manajemen pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan,” ucap Sumarno. (Bud)