Pembangunan IKN, Haruskah Ditarget Penyelesaiannya sehingga Seperti Kejar Tayang?

IKN
Photo/Setneg
Ikuti Kami di Google News

Semarang, Idola 92.6 FM – Sejumlah pihak meragukan proses pembangunan IKN akan selesai sesuai target. Bahkan, beberapa orang mengkhawatirkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mangkrak menyusul mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dari jabatannya. Selain Bambang, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga mengundurkan diri dari jabatannya.

Presiden Joko Widodo pun langsung menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Basuki memiliki tugas utama menjamin percepatan pembangunan IKN. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni juga ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Kendati kepemimpinan Otorita IKN berganti, target Presiden Joko Widodo untuk menggelar upacara peringatan HUT RI tahun ini di IKN tetap berlanjut. Mengingat Pemerintah tahun ini berencana menggelar Upacara Peringatan HUT RI di dua tempat, yakni: di Jakarta dan IKN. Skenario itu dibahas Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Jakarta baru-baru ini.

Selain persoalan pembangunan yang dinilai masih belum memenuhi target Presiden Jokowi, Pembangunan IKN juga dihadapkan pada persoalan masih minimnya investastor asing yang masuk. Bahkan, baru-baru ini, dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester kedua Tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK terungkap sejumlah permasalahan terkait pembangunan IKN.

Lalu, haruskah pembangunan IKN ditarget penyelesainnya, sehingga seperti kejar tayang? Haruskah, belum masuknya investor asing mesti berpengaruh pada semangat untuk pindah Ibu Kota? Serta apa saja kendala dan tantangan yang menghadang?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Yanuar Nugroho, PhD (Akademisi/Dosen STF Driyarkara dan Anggota Kehormatan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)), Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)), dan Dr Dino Patti Djalal (Founder dan Chairman Foreign Policy, Community of Indonesia (FPCI)).ย (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya: