Semarang, Idola 92.6 FM – Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah itu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah dalam upaya memberikan akses pendidikan pada masyarakat.
Sebagai salah satu bentuk upaya untuk itu telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 lalu, melalui program pembiayaan pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan bagi keluarga miskin yang dikenal dengan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Program ini menuai pujian karena sangat membantu anak-anak yang berprestasi dari golongan keluarga tak mampu.
Namun, perkembangan terkini, program tersebut menjadi sorotan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tiba-tiba mencabut sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin penerima KJMU.
Penerima manfaat KJMU berhak mendapatkan dana bantuan pendidikan sebesar Rp1,5 juta per-bulan atau Rp 9 juta per semester. Dana tersebut diperuntukkan bagi biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola PTN/PTS dan juga bisa sebagai pendukung personal, seperti biaya hidup, biaya buku, transportasi, ataupun perlengkapan kuliah.
Lalu, mungkinkah, secara nasional dibuat sistem seperti KJMU di Jakarta sehingga tak ada bakat yang tertinggal hanya karena tak punya biaya? Apa saja tantangan dan hambatan yang mesti dipecahkan agar pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Ki Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan/ Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa) dan Prof Rahma Gafmi (Ekonom/Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
