Semarang, Idola 92.6 FM – Kabinet Merah-Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terus berupaya melakukan upaya efisiensi. Beberapa kementerian memperbaiki segala kekurangan yang ada, mulai dari sistem kerja hingga kondisi anggaran. Termasuk yang menjadi fokus utama adalah anggaran perjalanan dinas.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar baru-baru ini menyampaikan kebijakan baru yakni bakal memotong 50 persen anggaran perjalanan dinas tahun depan. Menag menyindir perjalanan dinas yang dilakukan para kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Dia mengatakan, perjalanan dinas harusnya bisa diganti dengan zoom, karena seringkali perjalanan dinas dilakukan hanya untuk mencari oleh-oleh saja.
Untuk itu, Nasaruddin meminta agar jajaran Kemenag berpikir secara jujur, objektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Terlebih jajaran Kemenag di Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi lembaga pengejawantahan dari program-program milik Kementerian Agama.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengatakan, perjalanan dinas terbukti tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Kementerian Agama. Dia mengatakan, hanya 0,5 persen dari perjalanan dinas yang berdampak positif terhadap program yang dijalankan. Sebab itu, Kemenag juga akan mengurangi hingga 50 persen anggaran perjalanan dinas untuk tahun mendatang.
Kita mendukung langkah Menag yang bakal memotong anggaran perjalanan dinas tahun depan sebesar 50 persen; akan tetapi, bagaimana persisnya cara mengimplementasikan kebijakan ini? Bukankah semua rencana kerja di semua kementerian, mesti mendapatkan approval dari menteri terkait?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Dr Muh Azis Muslim (Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia) dan Dr. Trubus Rahardiansyah (Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Jakarta).ย (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
