Semarang, Idola 92.6 FM – Hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU Rabu kemarin menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai politik peraih suara terbanyak. PDI-P memperoleh suara hingga 25,3 juta atau 16,72 persen. Suara partai itu berselisih sekitar 2 juta suara dengan Partai Golkar di urutan kedua. Adapun di urutan ketiga Partai Gerindra dengan raihan suara 20 juta suara. Capaian partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengulang keberhasilannya pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 dan 2019.
Perolehan suara hasil Pemilu 2024 ini disebut-sebut akan mengubah peta kekuatan politik di parlemen yang selama lima tahun terakhir dikuasai partai koalisi pemerintahan. Alih-alih didominasi oleh partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pemenang Pilpres 2024 adalah gabungan partai politik rival mereka yang mampu mengimbangi, bahkan sedikit lebih kuat. Jika konstelasi ini bertahan hingga 2029, demokratisasi Indonesia yang belakangan dikabarkan mundur berpeluang untuk kembali berjalan sesuai dengan harapan.
Berdasarkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024, ada delapan partai politik yang bakal melenggang ke Senayan berkat perolehan suara yang melewati ambang batas parlemen, yakni 4 persen dari total suara sah nasional. Kedelapan partai itu, yakni: PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.
Lalu, memproyeksi stabilitas politik Pemerintahan berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh KPU; akan seperti apa arahnya? Akankah barisan koalisi Pemerintahan akan tetap dominan? Menang Pileg, tetapi kalah di Pilpres, mungkinkah PDI-P kembali menjadi oposisi Pemerintah? Dan, ketika kemungkinan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang memilih opisisi, akankah kekuatan di parlemen akan lebih seimbang antara koalisi dan opisisi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Aditya Perdana, Ph.D (Pengamat Politik/ Dosen FISIP Universitas Indonesia) dan Dr. Fajar Nursahid (Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consulting/Pengamat politik UPN Veteran Jakarta). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
