Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk mengantisipasi kerawanan tiap tahapan di Pilkada Serentak 2024.
Sebab, penyelenggaraan Pilkada memiliki potensi kerawanan beragam.
Pj Gubernur Nana Sudjana mengatakan potensi kerawanan yang ada di pilkada di antaranya politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hal itu dikatakan saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI, kemarin.
Menurutnya, salah satu upaya mitigasinya dengan koordinasi antara Pemprov Jateng dan KPU-Bawaslu serta TNI/Polri maupun kejaksaan.
Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.
Nana menjelaskan, perlu untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait agar dapat menjaga kondusivitas dan kelancaran serta ketertiban wilayah selama pemilu.
“Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga butuh peningkatan sinergi di antara kami. Untuk Pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres. Kami juga merangkul forum-forum (warga) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah,” kata Nana.
Lebih lanjut Nana menjelaskan, pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan pilkada juga dilakukan melalui desk pilkada yang melibatkan instansi vertikal.
Desk pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk, guna mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak 2024.
“Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS,” pungkasnya. (Bud)
