Semarang, Idola 92.6 FM – Dualisme kepemimpinan kembali membayangi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasca-Muktamar PKB 2024 di Bali dan ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, kini muncul gerakan yang dilakukan Fungsionaris DPP PKB untuk melakukan muktamar tandingan.
Diketahui, Fungsionaris DPP PKB berisi pihak-pihak yang mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekretaris DPP PKB Malik Haramain menganggap Muktamar ke-6 PKB yang dilaksanakan di Bali illegal.
Menanggapi hal itu, Muhaimin Iskandar tak akan memperhitungkan gerakan yang dilakukan pihak bernama Fungsionaris DPP PKB untuk melakukan muktamar tandingan. Hal itu disampaikan pada awak media setelah penutupan Muktamar ke-6 PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/08) lalu.
Muhaimin menyatakan, gerakan itu ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk partai politik. Di sisi lain, Muhaimin menyatakan bakal segera menyelesaikan proses kepengurusan baru PKB periode 2024-2029.
Lalu, apa penyebab dualisme kepemimpinan yang selalu berulang di parpol-parpol kita dan terkini terjadi di PKB? Apakah hal ini terkait dengan isu perlunya “pelembagaan parpol” yang disyaratkan menuju demokrasi substansial?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Peneliti di Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP – BRIN), Wasisto Raharjo Jati. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
