Bagaimana Memangkas Biaya Politik bagi Calon Kepala Daerah?

Biaya Politik Kursi Kepala Daerah
ilustrasi/istimewa

Semarang, Idola 92.6 FM – Lagi-lagi, kepala daerah terjerat kasus korupsi. KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka korupsi. Ia diduga melakukan korupsi dengan memotong dan menerima uang insentif dari para ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Perkara ini berawal dari pengembangan OTT terhadap Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati pada awal tahun 2024.

Kemudian, dalam perkembangannya, penyidik KPK menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono.

Maka pertanyaannya kemudian, apa yang membuat kepala daerah, lagi dan lagi–tersangkut korupsi? Apakah karena modalnya untuk maju dan nyalon yang kelewat tinggi? Kalau memang iya, lalu bagaimana mengatasi hal ini?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Muchamad Ali Safa’at. (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya:

Ikuti Kami di Google News