April 2024, Penyaluran Kredit Program Capai Rp16,75 Triliun

Perajin gamelan
Seorang perajin gamelan sedang memeriksa hasil buatannya. Perajin merupakan salah satu pelaku usaha yang bisa memanfaatkan program KUR.

Semarang, Idola 92,6 FM-Ekonomi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024, dan mampu mendorong peningkatan produktivitas pada sektor usaha kecil.

APBN dan APBD di Jateng selain dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi pertumbuhan, juga untuk membantu penyaluran kredit usaha bagi pelaku UMKM.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Muhdi mengatakan APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong belanja negara, juga diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas. Hal itu dikatakan melalui sesi webinar, Senin (27/5).

Muhdi menjelaskan, upayanya misal subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat.

Yakni untuk meningkatkan daya saing UMKM, sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Menurut Muhdi, realisasi KUR Rp16,29 triliun kepada 361 ribu debitur dengan penyaluran terbanyak di Kabupaten Pati sebanyak Rp931,51 miliar untuk 20.305 debitur, dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp45,95 miliar untuk 977 debitur.

Sedangkan realisasi UMi Rp469,03 miliar kepada 98 ribu debitur, dengan penyaluran terbanyak di Kabupaten Brebes sebanyak Rp16,70 miliar untuk 3.425 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp851,79 juta untuk 196 debitur.

“Memberikan dorongan terhadap UMKM untuk bisa bertumbuh di Jawa Tengah. Sampai dengan 30 April 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp16,75 triliun kepada 460 ribu debitur. Terdiri dari KUR maupun UMi,” kata Muhdi.

Lebih lanjut Muhdi menjelaskan, pihaknya juga mendorong pelaku UMKM untuk bisa mengurus atau mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan nilai jual produknya.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan fokus dalam membina pelaku UMKM pada tahun ini.

“Ke depan perlu dilakukan koordinasi bersama antara Kementerian Keuangan dengan Dinas Perindag di kabupaten/kota termasuk provinsi. Khususnya untuk implementasi sertifikasi halal,” pungkasnya. (Bud)

Ikuti Kami di Google News