Semarang, Idola 92.6 FM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkap bahwa realisasi belanja daerah masih didominasi untuk belanja pegawai yang artinya “Gaji Pegawai”. Secara rata-rata belanja pegawai yang digunakan dari belanja daerah, porsinya 35,01% dan untuk porsi belanja pegawai di 2022 sebesar 34%.
Meski demikian, dalam paparannya, porsi belanja pegawai sudah mengalami penurunan dari semula 40,06% pada 2013, dan menurun juga dari 2021.
Hal itu diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakata Pusat, Selasa 13 Juni 2023. Dalam paparan Sri Mulyani, total belanja daerah pada 2022 mencapai Rp 1.074,7 triliun. Angka itu rinciannya untuk belanja pegawai Rp 365,4 triliun, belanja barang jasa Rp 308,8 triliun, belanja modal Rp 170,8 triliun, dan belanja lainnya Rp 229,8 triliun.
Sri Mulyani memberikan pesan, agar anggaran transfer ke daerah bisa digunakan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Lalu, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi belanja daerah masih didominasi untuk belanja pegawai dan bukan program yang berdampak langsung ke masyarakat: apakah kecenderungan ini mengindikasikan kurangnya visi Pemda untuk mengembangkan daerahnya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
