Semarang, Idola 92.6 FM – Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin dinilai belum menunjukkan terobosan maritim Indonesia. Capaian sektor kelautan dan perikanan misalnya, dinilai tergerus oleh kebijakan yang membuka privatisasi laut.
Human Rights Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Miftachul Choir, dalam Diskusi ”Ocean For Sale, Potret Kebijakan Maritim di Empat Tahun Era Jokowi-Amin pada Rabu (01/11) lalu menyoroti narasi besar maritim Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
Miftachul berpendapat, Indonesia tengah menghadapi tantangan eksploitasi atau ‘penangkapan ikan berlebih’ yang ditandai tren penurunan produksi perikanan tangkap. Namun, rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia belum dibuktikan dengan keseriusan tata kelola laut dan sumber daya ikan untuk memulihkan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan perikanan yang digulirkan cenderung membuka laut untuk privatisasi sumber daya ikan.
Lalu, bagaimana mendorong terobosan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi maritim Indonesia?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarant berdiskusi dengan narasumber, yakni Human Rights Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Miftachul Choir dan Kepala Divisi Program Kebijakan Ekonomi Kelautan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Ekonomi Kelautan IPB University, Dr Yudi Wahyudin. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
