Semarang, Idola 92.6 FM – Jelang 2 tahun gelaran Pemilu dan Pilpres 2024, sejumlah peristiwa politik mulai menghangat di sepanjang tahun 2022. Para tokoh dan partai politik telah mengambil ancang-ancang memanaskan mesin politiknya. Sebagian partai bahkan telah lebih dulu mengawali start, membentuk koalisi politik.
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebulan sebelum KPU resmi membuka tahapan Pemilu 2024. Menyusul kemudian Partai NasDem dengan penuh kepercayaan diri mendeklarasikan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Beberapa partai sisanya masih melakukan kalkulasi dan lobi-lobi.
Setelah KIB, PKB dan Gerindra secara resmi juga bersepakat untuk berkoalisi dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Keduanya mengumumkan nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Deklarasi memuat lima poin kerja sama politik antar kedua partai termasuk salah satunya soal penentuan calon presiden dan wakil presiden.
Peristiwa politik di tahun 2022 juga diwarnai dengan dugaan skenario Pilpres 2024 yang hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon. Hal itu dikemukakan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberi sambutan di Rapimnas Partai Demokrat. Pernyataan SBY itu pun kemudian meningkatkan tensi politik kala itu.
Ada banyak peristiwa politik sepanjang tahun ini, namun alah satu isu yang menghangat dan menghebohkan publik di pengujung tahun adalah dugaan kecurangan selama proses verifikasi faktual. Hal itu diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Koalisi mengungkap, sedikitnya ada 12 KPUD kabupaten kota dan tujuh KPUD provinsi yang mengikuti instruksi KPU pusat untuk meloloskan paksa tiga partai peserta Pemilu. Masing-masing yakni, Partai Gelora, PKN, dan Garuda.
Instruksi dan mobilisasi itu bahkan disebut dilakukan KPU pusat dengan disertai intimidasi dan ancaman. Menurut koalisi, KPU mengancam petugas KPU yang tidak mengikuti instruksi untuk keluar atau mengundurkan diri.
Lantas, merefleksi peristiwa politik sepanjang tahun 2022: Isu-isu apa yang perlu “di-highlight” dan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada tahun 2023?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Siti Zuhro (Peneliti Utama dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia), Prof Budi Setiyono (Pengamat Politik/ Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang), dan Hadar Nafis Gumay (Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)/ mantan komisioner KPU periode 2012-2017). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
