Semarang, Idola 92.6 FM – Di tengah situasi global yang tak menentu saat ini, Indonesia dipercaya memegang keketuaan ASEAN mulai 1 Januari 2023 dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang disebut relevan dan sejalan dengan sejarah ASEAN.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, secara eksternal ASEAN masih berkutat dengan dampak pandemi dan perang juga disibukkan oleh isu Myanmar secara internal. Pada saat bersamaan, kawasan Indo-Pasifik sangat rawan menjadi medan rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam.
Dalam ketentuaannya ini, Indonesia akan melanjutkan pembahasan tiga isu utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Yakni: transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.
Keberlanjutan pembahasan isu-isu G20 tersebut, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, demi mendorong percepatan pemulihan global Pascapandemi. Hal itu sejalan dengan tema G20, yakni Recover Together, Recover Stronger.
Indonesia terakhir kali memegang posisi Ketua ASEAN pada 2011 lalu. Sepanjang keketuaan tersebut, Indonesia berhasil menggulirkan sejumlah inisiatif seperti Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan mendorong terbentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.
Dalam bidang maritim, ASEAN juga berhasil menyepakati penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) guna penanganan kejahatan lintas negara secara komprehensif, termasuk juga kesepakatan tentang kawasan bebas senjata nuklir di kawasan ASEAN.
Lalu, dalam momentum posisi Indonesia sebagai Chairman ASEAN, bagaimana peta jalan atau road map menuju transisi Energi Terbarukan dan Transformasi Digital? Idealnya, apa-apa saja yang mesti dibangun dan disiapkan sejak sekarang?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Sarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Iwa Garniwa (Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN)/Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia), Fabby Tumiwa (Direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Jakarta), dan Trissia Wijaya (Head of Economic Opportunities Research Unit Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
