Semarang, Idola 92.6 FM – Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu amanah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Atas kondisi itu, maka sejumlah elemen bangsa dalam pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu berharap visi-misi para Capres juga mengusung isu perbaikan di bidang Pendidikan.
Dalam visi misinya, para Capres sudah menganggap penting pendidikan. Namun, program yang mereka tawarkan dinilai masih bersifat teknis dan populis. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan, masih didekati dan diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan populis, sekedar untuk kepentingan mendulang suara.
Visi dan misi pendidikan yang ditawarkan calon presiden dan calon wakil presiden masih jauh dari persoalan dan solusi substantif, filosofis, dan kultural untuk membawa pendidikan yang mendukung penguatan karakter, kompetensi, dan daya saing bangsa.
Ketiga pasangan dinilai menempatkan pendidikan yang sifatnya teknis, seperti dana/anggaran dan fasilitas. Hal substantif yang berkembang di era kini, seperti digitalisasi pendidikan yang juga menyangkut keamanan data hingga kesehatan mental, belum disorot.
Persoalan ini mengemuka dalam webinar bertajuk ”Membedah Visi Misi Pendidikan dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”, yang digelar Selasa 21 November 2023.
Lalu, kalau visi-misi Capres di bidang pendidikan dinilai teknis dan populis… Padahal, problematikanya banyak banget…. Lalu, bagaimana mestinya program kerja ideal para Capres di bidang pendidikan?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Ketua Umum Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia, Dr Nurhadi; Sekretaris Umum Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia, Rakhmat Hidayat, PhD; dan Pengamat pendidikan/Wasekjen PB PGRI, Dr Jejen Musfah, M.A. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
