Semarang, Idola 92.6 FM – Harga beras terus merangkak dan menggapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Masyarakat berpenghasilan rendah atau kelas bawah menanggung kenaikan harga beras terbesar. Untuk itu, pemerintah diharapkan fokus dalam mendistribusikan beras bagi masyarakat kelas bawah dan memastikan kelancaran distribusi ke daerah-daerah yang harga berasnya tinggi.
Atas situasi ini, pemerintah dinilai perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam dua laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang dirilis Jumat (08/09) lalu disebutkan, harga beras dunia mencapai level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Indeks Harga Pangan pada Agustus 2023 sebesar 121,4 atau turun 2,1 persen secara bulanan.
Kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022 hingga 8 September 2023, harga di pasar tradisional lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Selain itu, menurut INDEF, terjadi anomali harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 persen.
Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Tetapi, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi dalam menghadapi tantangan pemenuhan pangan masyarakat.
Lalu, bagaimana merespons melonjaknya harga Pangan? Perbedaan strategi seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan pemenuhan pangan masyarakat?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional), Rusli Abdullah (Ekonom/ Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)), dan Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI/Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Ekonomi dan Keuangan). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
