Semarang, Idola 92.6 FM – Menjelang hajatan Pemilihan Umum 2024 mendatang, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, penyebaran hoaks politik mendekati Pemilu 2024 semakin marak. Selama Januari dan Maret 2023, hoaks bertema politik selalu menduduki peringkat teratas. Pada Januari, persentase hoaks politik mencapai 31,1 persen dan meningkat menjadi 36,2 persen pada Maret.
Dari riset Mafindo, ada tren pergeseran alat produksi hoaks. Jika pada Pemilu 2019 hoaks lebih banyak berupa foto dan teks, pada Pemilu 2024 beralih ke video. Mafindo memprediksi, puncak sebaran hoaks akan terjadi setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 terutama saat rekapitulasi suara hingga gugatan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kita memahami, terbelahnya orientasi dan preferensi politik masyarakat, terbilang sesuatu yang wajar; namun jika perbedaan orientasi itu kemudian memicu hoaks, mestikah kita biarkan? Berkaca dari Pemilu 2019—di mana polarisasi marak terjadi dan salah satunya dipicu melalui hoaks, Maka, bagaimana upaya kita mencegah hoaks? Lalu mekanisme atau intervensi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk meredamnya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Syifaul Arifin (Anggota Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)) dan Totok Hariyono (Anggota Bawaslu RI). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
