Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, kasus tersebut menggerus kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Beberapa sektor yang bisa berpotensi tergerus karena kasus ini adalah pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP.
Namun demikian, Fajry meminta agar masyarakat tetap bersikap dewasa. Meski kecewa dengan Kemenkeu, ia menilai hal itu bukan berarti malah ada gerakan penolakan membayar pajak. Sebab, tanpa ada penerimaan pajak, kata dia, pembangunan di Tanah Air tak bisa terlaksana.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memahami kemarahan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan masyarakat tetapi dia mengimbau masyarakat untuk tetap membayar pajak. Ia yakin mayoritas DJP bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan profesional. Jangan sampai satu titik tinta merusak susu sebelanga.
Lalu, bagaimana menjaga kepercayaan publik agar mereka tetap membayar pajak pascakasus Rafael Alun Trisambodo? Belajar dari kasus ini, apa yang mesti dilakukan Pemerintah agar tak terulang di kemudian hari?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Anggota DPR RI Komisi XI, Hidayatullah dan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat. (her/yes/tim)
Simak podcast diskusinya:
