Semarang, Idola 92.6 FM – Suhu politik Tanah Air dalam beberapa waktu belakangan ini semakin menghangat menjelang pemilu 2024. Kita berharap hal itu tidak memudarkan atensi pemerintah terkait target pembangunan. Salah satu di antaranya, adalah target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dilansir Kompas (05/11), Pemerintah harus berpacu dengan waktu guna mencapai target kemiskinan ekstrem yang ditentukan nol persen pada 2024. Artinya, praktis tinggal menyisakan waktu kurang lebih empat bulan saja dari November 2023. Pengumpulan data lapangan untuk memotret kemiskinan ekstrem oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) akan dilakukan pada Maret 2024.
Berdasarkan Susenas Maret 2023, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih menyisakan 1,12 persen. Kelompok ini hidup bawah garis kemiskinan internasional yang nilainya setara dengan 1,9 dollar AS per kapita per hari.
Pemerintah memiliki perhatian serius terhadap tujuan pertama dari 17 agenda pembangunan berkelanjutan ini. Melalui Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mencapai target ini melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Upaya ini kemudian digariskan melalui tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan seperti yang termuat dalam Keputusan Menko PMK Nomor 32 tahun 2023.
Lalu, bagaimana mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem di tengah kenaikan harga pangan? Dengan sisa waktu yang tersedia, mampukah target strategis ini tercapai?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, nanti kami akan berdiskusi dengan narasumber, yakni Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Muhamad Jumadi (Wakil Wali Kota Tegal. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
