Semarang, Idola 92,6 FM – Dinporapar Jawa Tengah terus meminta para pengelola tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah atau swasta, untuk mewaspadai perkembangan dari varian COVID-19 omicron. Tujuannya, keadaan yang saat ini sudah dianggap kasus melantai tidak terjadi peningkatan penularan atau penyebaran virus Korona.
Kepala Dinporapar Jateng Sinoeng Rachmadi mengatakan pada tahun ini diperkirakan tingkat kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan, seiring dengan pelonggaran kebijakan yang diterapkan pemerintah. Namun, pemerintah tetap memberikan peringatan kepada pengelola tempat wisata untuk mewaspadai adanya varian baru dari COVID-19. Pernyataan itu dikatakannya saat ditemui di Hotel Grand Candi, Kamis (13/1).
Sinoeng menjelaskan, pada tahun ini diperkirakan pariwisata akan menggeliat dan hal itu sudah dibuktikan saat masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kemarin. Sejumlah oleh wisata di Jateng ramai dikunjungi para wisatawan dari sejumlah daerah, salah satu yang paling banyak dimintai adalah wisata alam.
Menurut Sinoeng, wisatawan menyukai wisata alam karena meminimalkan potensi penularan atau penyebaran virus Korona saat berada di tempat wisata.
“Dengan memperhatikan durasi, kemudian jumlah orang yang hadir dan sertifikasi itu akan memberikan keyakinan terkait para pengunjung maupun pengelola itu dapat menyelenggarakan aktivitas usahanya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Karena dalam konteks hari ini, tentu kita masih harus memperhatikan betul kondisi-kondisi tentang perkembangan omicron dan jangan sampai kemudian kita kembali flashback pada tahun sebelumnya,” kata Sinoeng.
Lebih lanjut Sinoeng juga mewanti-wanti kepada para pengelola tempat wisata, apabila nanti pihak sekolah mulai menggelar kegiatan wisata rutin tahunan. Misalnya, sekolah menggelar pembelajaran pengenalan alam atau obyek wisata kepada para siswa.
“Mudah-mudahan, prakiraan kami di 2022 bisa sesuai harapan dan yang penting adalah kita terus mendukung percepatan vaksinasi dan tidak kalah penting kedisiplinan para pihak untuk upaya pencegahannya,” pungkasnya. (Bud)
