Semarang, Idola 92,6 FM – KPK mengajak seluruh kepala desa di Indonesia menjalankan pakta integritas, untuk tidak terlibat atau tersangkut kasus korupsi. Terutama, permainan anggaran dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk pembangunan desa.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tujuan negara akan gagal, apabila praktik korupsi masih berlangsung dan aparat penegak hukum membiarkannya. Pernyataan itu dikatakan saat berkunjung ke Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, kemarin.
Firli menjelaskan, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah desa ada 686 desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, ada 651 kepala desa yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
Menurutnya, hal itu yang kemudian menjadi latar belakang KPK untuk membentuk desa antikorupsi.
“Sepuluh desa terpilih secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia 2022. Mari kita mengabdi kepada negeri untuk memberantas korupsi, karena saya yakin pasti bisa melakukan pemberantasan korupsi. Kalau setiap warga negara dan setiap penyelenggara negara punya ikrar ini, maka tidak akan pernah terjadi korupsi,” kata Firli.
Lebih lanjut Firli menjelaskan, pelaksanaan mewujudkan program desa antikorupsi karena berdasarkan data dari KPK. Data tersebut dipakai, untuk memerkuat program desa antikorupsi guna menjauhkan desa dari praktik-praktik perbuatan korupsi.
“Kami mencatat, begitu besar anggaran pemerintah pusat yang dikucurkan ke desa. Setidaknya dari 2015 sampai 2022, ada Rp468,9 triliun,” jelasnya.
Diketahui, tahun ini KPK menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai desa antikorupsi. Yakni Desa Banyubiru di Jawa Tengah, Desa Cibir Wetan di Jawa Barat, Desa Kumbung di Nusa Tenggara Barat dan Desa Detusoko Barat di Nusa Tenggara Timur.
Kemudian Desa Sukojati di Jawa Timur, Desa Kamang Hilia di Sumatera Barat, Desa Hanura di Lampung, Desa Pakatto di Sulawesi Selatan dan Desa Kutuh di Bali serta Desa Mungguk di Kalimantan Barat. (Bud)
