Semarang, Idola 92,6 FM – W20 Presidensi Indonesia berharap empat isu utama terkait pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan selama Presidensi 20 di Indonesia.
Yakni dapat dilanjutkan pada W20 Presidensi India tahun depan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan isu-isu tersebut meliputi menolak diskriminasi dan mendorong kesetaraan gender.
Bintang menjelaskan melalui Post Summit ini, W20 Presidensi Indonesia juga berharap empat isu utama terkait pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan selama Presidensi Indonesia dapat dilanjutkan pada W20 Presidensi India di tahun depan.
Menurutnya, isu-isu tersebut di antaranya menolak diskriminasi dan mendorong kesetaraan gender dan respon kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender serta perempuan perdesaan dan perempuan penyandang disabilitas.
“Pada isu pertama dan kedua, hal yang ditekankan adalah bagaimana mempromosikan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan dengan menghapus kebijakan diskriminasi. Dibahas pula pentingnya merangkul interseksionalitas untuk mempercepat kemajuan pemberdayaan perempuan,” kata Bintang di sela penutupan W20 di Bali, kemarin.
Chair W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi menambahkan, untuk benar-benar mencapai kesetaraan gender itu W20 perlu menekankan pentingnya akuntabilitas.
Untuk itu, fokus G20 terhadap kesetaraan gender perlu terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Uli menjelaskan, W20 Indonesia secara konsisten terus menyerukan kepada pemimpin G20 untuk mengeluarkan deklarasi yang berfokus terhadap pentingnya kesetaraan gender.
“Pada pertemuan terakhir W20 ini, Indonesia juga memastikan terlaksananya empat agenda utama. W20 menjadi working group dan engagement group pertama dari G20 presidensi Indonesia yang telah menyelesaikan post summit dengan hasil yang baik,” ujar Uli.
Lebih lanjut Uli menjelaskan, pencapaian ini sekaligus menunjukkan W20 presidensi Indonesia sebagai working group maupun engagement group terbaik dan terlengkap dalam menghasilkan komunike dan menyelesaikan seluruh rangkaian pertemuan sejak dimulai pada Desember 2021 yang lalu. (Bud)
