Semarang, Idola 92,6 FM – Upaya mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik, menjadi agenda utama Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia tahun ini. G20 EMPOWER merupakan satu-satunya inisiatif di dalam kepresidenan G20, yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik.
Kementerian PPPA bersama XL Axiata dan IWAPI, menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA Indra Gunawan mengatakan melalui aliansi ini, Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat, yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan berperspektif gender dalam perusahaan. Pernyataan itu dikatakan dalam sesi webinar tentang Peran dan Fokus G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, Jumat (11/3) kemarin.
Indra menjelaskan, ada tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER. Yakni meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan, mendorong peran UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi serta membangun dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
“G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA,” kata Indra.
Lebih lanjut Indra menjelaskan, dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi.
Sementara itu Chair G20 EMPOWER Yessie Yosetya menambahkan, G20 EMPOWER menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20 tentang pemberdayaan perempuan. Diharapkan, baseline data tersebut dapat membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender.
“Hingga saat ini, kita dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan. Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik. Tetapi itu belum cukup memberdayakan perempuan sendiri,” ujar Yessie. (Bud)
