Semarang, Idola 92,6 FM – BPJS Kesehatan Cabang Semarang terus mendorong pemerintah daerah di bawah kewenangan, untuk meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Khususnya, di Kabupaten Demak.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Andi Ashar mengatakan data kepesertaan JKN di Kabupaten Demak sampai dengan Juni 2022 mencapai 1.065.548 jiwa, dan kepesertaan PBI APBD sebanyak 71.937 jiwa serta PBI APBN sebanyak 570.012 jiwa.
Menurutnya, data tersebut akan bertambah seiring dengan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah.
“Berbagai upaya telah kami laksanakan bersama pemerintah daerah, baik melalui forum komunikasi maupun forum koordinasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program JKN ini. Kami berharap, Kabupaten Demak ini bisa menyusul kota/kabupaten lain dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen,” kata Andi, kemarin.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, keikutsertaan masyarakat dalam program JKN dipandang penting. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena peserta yang didaftarkan pemerintah daerah maupun dari segmen lainnya tetap mendapat fasilitas yang sama sesuai besaran iurannya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Demak Agus Musyafak menambahkan, pihaknya berupaya meraih Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen. Yakni, dengan menambah kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD setempat.
Menurutnya, anggaran atas pengelolaan jaminan kesehatan sudah disiapkan dan direncanakan diubah melalui usulan perubahan APBD di tahun ini.
“Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Demak dan BPJS Kesehatan, sejauh ini telah berjalan baik. Selanjutnya perlu dilakukan harmonisasi, agar dalam menjalankan program JKN. Apabila ada persoalan di tengah jalan, dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Agus.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, pemkab terus berkomitmen untuk memerhatikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dengan bertambahnya kepesertaan JKN di Demak, pihaknya berharap program tersebut bisa membuka akses lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. (Bud)
