Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam menopang perkembangan demokrasi, peran serta masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritikan dan masukan dari kalangan akar rumput, menjadi kunci dalam membangun keseimbangan untuk menerapkan program pemerintah baik pusat maupun daerah.
Namun, dalam dua tahun terakhir, pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah stagnan. Bahkan cenderung melemah. Hal itu terekam dalam Jajak Pendapat Kompas yang dilakukan pada 7 hingga 12 Maret 2022 di 34 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan jajak pendapat tersebut, ada beberapa faktor penyebab melemahnya pengawasan masyarakat sipil. Salah satu persoalan yang menjadi faktor determinan adalah pengaruh berbagai isu di media sosial, yang berakibat pro kontra pada suatu persoalan. Kondisi itu terjadi pada semua isu yang muaranya adalah soal Pemihakan politik, pro atau tidak pro terhadap kebijakan pemerintah.
Lantas, ketika negara adalah dari dan untuk masyarakat; Bagaimana cara Menggugah peran dan partisipasi masyarakat sipil yang notabene merupakan pemilik kekuasaan tertinggi–yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Muchamad Ali Safa’at (Pengajar Hukum Tata Negara/dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang), Wasisto Raharjo Jati (Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP – BRIN)), dan Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Politisi PKS). (her/yes/ao)
Dengarkan podcast diskusinya:
