Semarang, Idola 92.6 FM – Kesadaran publik atas suatu kejadian atau kebijakan pada umumnya dibatasi oleh ekspose media. Artinya, suatu kejadian atau kebijakan baru akan menjadi sorotan, sepanjang diberitakan oleh media.
Sehingga, ketika media tidak memberitakannya lagi, isu itu pun akan segera menghilang dan raib begitu saja. Terlepas, apakah persoalan pokoknya selesai secara tuntas atau tidak ada perbaikan sama sekali.
Dengan kata lain, kami ingin menggugah ‘kesadaran publik’ dan mengawal suatu kebijakan sampai tuntas bukan sampai tidak diberitakan lagi oleh media.
Ada banyak contoh, tetapi kami ingin menyoroti kelanjutan kebijakan larangan ekspor CPO sawit sebagai buntut kelangkaan minyak goreng. Bagaimanakah kelanjutannya? Mengingat, kabarnya, hari ini (17/05), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan mengerahkan petani di 22 provinsi se-Indonesia untuk melakukan aksi massa ke pemerintah dalam menyikapi dampak larangan ekspor CPO dan minyak goreng.
Sekali lagi, apa kabar kebijakan larangan ekspor CPO sawit? Bagaimana kesimpulan final atas kebijakan itu? Haruskah para petani menanggung dampaknya? Serta bagaimana dengan negara-negara yang selama ini mengimpor CPO dari Indonesia, tetapi kini disetop?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)), Sutiyana (Ketua KUD Tani Subur Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah/ perwakilan petani sawit), dan Amin Ak (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
