Semarang, Idola 92,6 FM – Wacana adanya mengusulkan Jawa diterapkan lockdown, membutuhkan banyak pertimbangan yang matang dan kesiapan dari semua aspek. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menilai, tidak hanya aspek kesehatan saja tetapi juga sosial dan ekonominya harus diperhatikan.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan di dalam perundangan yang ada, istilah lockdown sebenarnya tidak dikenal. Indonesia di dalam Undang-Undang tentang Karantina, hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, meskipun saat ini angka kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menembus satu juta kasus tetapi tidak bisa serta merta menerapkan kebijakan lockdown seluruh Pulau Jawa.
Yulianto menjelaskan, ada banyak pertimbangan yang harus diambil jika pemerintah berencana menerapkan kebijakan lockdown. Bukan hanya masalah kesehatan saja, ada aspek lainnya yang harus dijadikan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat.
“Itu sebenarnya tergantung pada analisis epidemologi, kondisi dari rumah sakit dan juga peningkatan dari jumlah kematian dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan untuk diusulkan tidaknya pelaksanaan PSBB itu. Tentunya, itu juga apabila dilakukan usulan itu, pertimbangannya banyak,” kata Yulianto, Kamis (28/1).
Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan, kebijakan lockdwon pernah dilakukan sejumlah negara di awal pandemi mulai terjadi. Namun belakangan, negara-negara yang semula menerapkan lockdown angka kasusnya kembali meningkat.
Menurut Ganjar, jika kebijakan lockdown seluruh Pulau Jawa diambil diperlukan banyak kebijakan turunannya. Lockdown bukan satu-satunya jalan, untuk mengatasi pandemi.
“Lockdown itu bukan tanpa masalah, statement lovkdown itu gampang tapi turunannya banyak. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Hari ini yang dibutuhkan adalah sosialisasi. Maka makin tegas makin penting. Sehingga, nanti kalau aturan sudah dipertegas, efek jeranya memang perlu ditingkatkan,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, banyak cara dalam menekan dan mengurangi kasus COVID-19 selain menggunakan kebijakan lockdown. Upaya yang saat ini masif dilakukan adalah menggerakkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan, dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi. (Bud)
