Semarang, Idola 92.6 FM – Di tengah kita tengah berjibaku dengan upaya penanggulangan Covid-19, sejumlah persoalan masih menghadang—baik faktor teknis maupun non teknis. Salah satunya adalah pro-kontra vaksin Nusantara.
Kontroversi mengenai vaksin Nusantara muncul ke permukaan setelah uji klinik fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menjadi relawan dalam pengembangan vaksin. Sampel darah mereka diambil di RSPAD Gatot Soebroto, beberapa waktu lalu.
BPOM pun memastikan riset vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke fase kedua. Sebab, banyak hal yang mesti dikoreksi sesuai kaidah santifik.
“Kita harus mengakui kalau ini bukan bikinan kita sebetulnya. Jangan bilang ini bikinan kita, jangan over klaim. Kita suka melakukan over klaim.”
Atas situasi ini, sejumlah pihak menilai, polemik seputar pengembangan vaksin Nusantara mesti segera diselesaikan agar tidak kontraproduktif terhadap upaya memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Demi hasil terbaik, standarisasi riset tak boleh diabaikan.
Melihat polemik ini, terkini, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang menyampaikan dukungan terhadap BPOM terkait kontroversi vaksin Nusantara. Hal itu menyusul polemik vaksin Nusantara yang tetap disuntikkan kepada sejumlah orang meski belum mendapat lampu hijau dari BPOM. Sejauh ini, BPOM belum mengizinkan tim vaksin Nusantara melanjutkan riset uji klinis ke tahap II.
Lantas, pro-kontra vaksin Nusantara: Apa sesungguhnya inti masalahnya? Secara medis, apa masalah dan dampak buruknya jika dinilai tak sesuai kaidah saintifik? Secara politis, kenapa justru parlemen kita—bahkan yang sudah menerima vaksin, ramai-ramai mendukung vaksin Nusantara mesti BPOM tak memberikan izin persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) fase kedua?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: doktor Edy Wuryanto, M.Kep (Anggota komisi IX DPR RI PDI Perjuangan), dr Pandu Riono (Juru wabah/ Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Jakarta), dan Imam B Prasodjo (Sosiolog Universitas Indonesia). (her/yes/andi odang)
Dengarkan podcast diskusinya:
