Semarang, Idola 92,6 FM – Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah-Yogyakarta terus mendukung dan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional, yang dihantam dampak pandemi COVID-19. Sejumlah langkah pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah, dikolaborasi dan disinergikan dengan industri jasa keuangan untuk kebangkitan ekonomi nasional.
Kepala Kanreg 3 OJK Jateng-DIY Aman Santosa mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, menyebabkan perekonomian semua negara mengalami kontraksi. Bahkan, bank dunia menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini menjadi yang terparah dalam sejarah dunia. Pernyataan itu dikatakannya saat menggelar rilis tentang kondisi perekonomian Jateng secara virtual, baru-baru ini.
Menurut Aman, semua negara mencatatkan kemunduran ekonomi dan lebih dari 40 negara masuk resesi.
Aman menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejumlah kebijakan itu telah diimplementasikan industri jasa keuangan, dalam rangka menggeliatkan dan menggerakkan kembali roda perekonomian dalam negeri.
“Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, OJK berkolaborasi dan berperan secara aktif untuk mencoba menahan laju pelemahan ekonomi karena COVID-19 ini melalui berbagai program yang diberikan pemerintah. Banyak sekali program pemulihan ekonomi yang diberikan pemerintah di antaranya adalah penempatan uang negara di bank-bank himbara, termasuk di BPD. Kemudian penjaminan kredit, subsidi suku bunga di bank umum maupun BPR. Dan juga yang sangat menolong industri perbankan ini adalah adanya kebijakan relaksasi kredit,” kata Aman.
Lebih lanjut Aman menjelaskan, berdasarkan data sampai dengan April 2021 kemarin realisasi restrukturisasi kredit di sektor perbankan telah menjangkau 1,23 juta debitur dengan nilai transaksi Rp60,66 triliun. Sedangkan untuk program penjaminan kredit mencapai Rp3,22 triliun, dengan 8.015 debitur.
“Penempatan uang negara di bank milik pemerintah mencapai Rp49,2 triliun untuk 968.173 rekening, dan program subsidi bunga mencapai Rp1,02 triliun untuk 1,73 juta debitur,” pungkasnya. (Bud)
