Semarang, Idola 92.6 FM – Di tengah negara dan dunia tengah bersiasat menghadang ancaman mutasi baru virus Corona—Omicron, publik justru disuguhi polemik pimpinan MPR yang tiba-tiba mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mereka beralasan, Menkeu telah memangkas anggaran MPR untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, kekecewaan pimpinan MPR juga dipicu ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali undangan rapat dengan MPR.
Karena masalah itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut Menkeu tak cakap mengelola anggaran negara. Ia menilai pemotongan anggaran MPR tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan kini bertambah dari lima menjadi 10 orang. Sedangkan Ketua MPR Bambang Soesatyo menerjemahkan absennya Menkeu sebagai sikap tak menghargai lembaga negara pimpinannya tersebut.
Merespons pernyataan pimpinan MPR, Kemenkeu menegaskan pemotongan anggaran MPR RI dan lembaga pemerintah lain ada keharusan dan tak bisa dihindari. Sebab, saat ini pemerintah sedang menfokuskan anggaran untuk bantuan penanganan Covid-19.
Lewat akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani pun menanggapi, ketidakhadiran dirinya dalam rapat dengan MPR karena menghadiri rapat lain, masing-masing pada 27 Juli dengan Presiden Jokowi dan 28 September rapat dengan Badan Anggaran DPR. Dia mengaku menghormati setiap fungsi dan tugas lembaga tinggi negara yang diatur perundang-undangan.
Atas polemik ini, sejumlah pihak pun bereaksi. Salah satunya Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Formappi mengkritik sikap MPR yang dinilai kekanak-kanakan. Peneliti Formappi Lucius Karus menyatakan, sikap pimpinan MPR tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri.
Lantas, menyorot polemik Pimpinan MPR yang meminta Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani—bagaimana duduk perkara sebenarnya? Di antara kepentingan pimpinan MPR dan kegawatdaruratan penanganan Pandemi Covid-19, bagaimana mestinya kedua belah pihak bersikap?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Hendri Satrio (Pengamat Politik/Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI), Siswono Yudo Husodo (Politisi Senior/ Tokoh Negarawan), dan Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
