Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah beberapa waktu lalu lebih memilih kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali ketimbang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang selama ini lebih dikenal dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
Namun, dalam praktiknya, upaya itu, masih “jauh panggang daripada api”. Presiden Joko Widodo sendiri mengakui, penerapan kebijakan PPKM yang dilakukan pada 11 hingga 25 Januari lalu tak efektif menekan laju penularan Covid-19.
Beberapa indikatornya, menurut Presiden, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, ternyata tak mampu melakukan kedua hal tersebut. Selain itu, implementasi sejumlah aturan di lapangan juga masih belum konsisten/ sehingga banyak aturan yang dilanggar. Karena itu, Presiden meminta ke depan, implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.
Menanggapi tidak efektifnya PPKM, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan: sebaiknya pemerintah menerapkan PSBB sesuai regulasi. Dicky menilai kalau PPKM Jawa-Bali yang diterapkan pemerintah tidak sebanding dengan besarnya masalah yang tengah terjadi. Oleh karena itu, menurutnya yang paling tepat ialah dengan menerapkan PSBB sesuai dengan regulasi. Menurut Dicky, PSBB sesuai regulasi UU Karantina Kesehatan itu merupakan lockdown versi Indonesia.
Lantas, ketika PPKM dinilai tidak efektif karena pelaksanaannya kurang tegas, lalu apa opsi berikut untuk memperbaikinya? Belum mendesakkah pelibatan para ilmuwan untuk merancang kebijakan yang science-bassed?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: dr Riris Andono Ahmad (Ahli Epidemiologi/ Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Yogyakarta); Dedi Supratman, SKM, M.KM (Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)); dan Netty Prasetiyani Heryawan (Anggota Komisi IX DPR RI). (her/andi odang)
Dengarkan podcast diskusinya:
