Semarang, Idola 92,6 FM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pemprov, untuk perluasan digitalisasi daerah sesuai arahan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tujuannya, untuk memerluas digitalisasi daerah sebagai implementasi dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kepala KPw BI Jateng Pribadi Santoso mengatakan elektronifikasi transaksi daerah, akan meningkatkan tranparansi keuangan daerah dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan itu dikatakannya usai bertemu Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan keputusan presiden terkait P2DD dan pembentukan Tim P2DD, Senin (5/4).
Pribadi menjelaskan dengan penerapan elektronifikasi keuangan daerah, maka transaksi antara masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih mudah. Misalnya untuk pembayaran pajak atau retribusi, bisa dilakukan secara elektronik dan menjadi lebih efisien.
Menurut Pribadi, pembayaran administrasi perpajakan ataupun pembayaran kas daerah yang dilakukan dengan elektronifikasi digital juga mudah dalam penerapan di lapangan. Sebab, pembayaran yang dilakukan masyarakat atau pelaku usaha kena pajak langsung ke rekening daerah.
“Kalau sebagian besar sudah dilakukan melalui bank, lewat aplikasi. Nanti apabila sudah ada pengembangan lebih lanjut, mungkin orang tidak perlu pergi ke bank. Tinggal menggunakan aplikasi. Termasuk pembayaran SIM, itu sudah bisa dilakukan juga melalui sistem yang ada dan langsung masuk ke rekening pemda,” kata Pribadi.
Lebih lanjut Pribadi menjelaskan, elektronifikasi digitalisasi bisa diwujudkan melalui ekosistem sistem pembayaran yang mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sehingga, mampu mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API).
“Kita punya QRIS, tapi saat ini masih dibatasi maksimal pembayaran Rp2 juta hanya untuk transaksi ritel yang nilainya kecil. Kalau untuk yang transaksi nilainya besar pakai aplikasi mobile banking,” pungkasnya. (Bud)
