Semarang, Idola 92.6 FM – Salah satu pilar demokrasi adalah bagaimana memastikan institusi penegak hukum bekerja lebih adil, tidak diskriminatif, dan melindungi warga negaranya.
Serangkaian kejadian dalam penegakan hukum dan lembaga penegak hukum dalam beberapa waktu terakhir, dinilai menjadi penyebab separuh lebih publik menilai buruk keadilan dan ketegasan hukum.
Hal itu setidaknya tercermin dalam hasil Jajak Pendapat harian Kompas baru-baru ini –di mana sebanyak 51,8 persen responden menilai buruk aspek kualitas demokrasi yang berhubungan dengan keadilan dan ketegasan hukum.
Maka, penting bagi semua aparat penegak hukum untuk melakukan koreksi, sehingga bertindak lebih adil ke depan. Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan terjadinya perbaikan. Sebab, tegaknya hukum sangat esensial dalam demokrasi.
Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik, pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum.
Lantas, bagaimana mendorong perbaikan penegakan hukum? Meski pemerintah sering mengatakan tidak mau mengintervensi hukum tetapi, bisakah praktik hukum benar-benar terpisah dari semangat rezim yang memerintah? Lalu, apa sesungguhnya kaitan penegakan hukum dengan politik hukum?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Charles Simabura, M.H. (Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)/ Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang); Prof Esmi Warassih Pudjirahayu (Pakar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang); dan Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia). (her/ yes/ ao)
Dengarkan podcast diskusinya:
