Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah meminta kepada pemerintah pusat, agar tidak terlalu kaku terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab, pelaksanaan di lapangan sering berpotensi menimbulkan persoalan.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah pusat, sebaiknya bisa memberikan keluwesan kepada pemerintah daerah, dalam penyaluran bansos. Hal itu dikatakan Ganjar ketika mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama sejumlah menteri dan gubernur se-Jawa-Bali, Minggu (3/5) petang.
Ganjar menjelaskan, persoalan penyaluran bansos di lapangan sudah menimbulkan persoalan. Bahkan, seorang kepala desa di Jateng viral karena persoalan penyaluran bansos.
Menurutnya, seluruh bantuan yang ada untuk masyarakat sebaiknya dipasrahkan kepala desa masing-masing dengan kontrol pimpinan di atasnya. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi akan memberikan pendampingan.
“Tadi yang saya usulkan beberapa catatan, terutama terhadap pembagian bansos. Sehingga, tidak ada istilah membentur-benturkan. Maka, kami dari gubernur turun membantu. Bupati/wali kota harus segera mengendalikan. Kawan-kawan kades monggo Anda bertanya, gak perlu diviralkan. Kalau tidak tahu boleh bertanya, dan kita akan dampingi. Maka, saya usulkan ada keluwesan,” kata Ganjar.
Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan, bahwa usulan dari Pemprov Jateng akan segera ditindaklanjuti. Pemprov Jateng juga diminta mengirimkan surat permohonan kepada gugus tugas pusat, agar bisa segera direalisasikan.
“Pak Ganjar bisa mengirim surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial. Sehingga, usulan dari Jawa Tengah bisa segera ditindaklanjuti,” ucap Doni.
Lebih lanjut Doni juga meminta kepada seluruh daerah, agar membuat inovasi soal penanganan pandemi. (Bud)
