Semarang, Idola 92,6 FM-Pemkot Magelang dengan Akademi Militer (Akmil) terjadi polemik, terkait dengan status tanah dan bangunan yang berdiri kantor wali Kota Magelang. Pemprov Jawa Tengah sudah berkomunikasi dengan Mabes TNI, agar polemik tersebut diselesaikan secara baik-baik setelah pandemi berakhir.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan sebenarnya polemik antara Pemkot Magelang dengan Akmil, tidak ada persoalan yang mendasar. Sebab, berdasarkan data yang sudah terjadi penyerahan tanah seluas 40 ribu meter persegi pada masa kepemimpinan Gubernur Ismail kala itu dengan Mabes TNI. Yakni, penyerahan aset sebagai hibah dan telah disepakati kedua belah pihak.
Ganjar menjelaskan, komunikasi antar-instansi pemerintahan sangat diperlukan untuk menyelesaikan polemik kepemilikan aset tanah dan bangunan itu. Namun, penyelesaian polemik itu diharapkan bisa dilakukan setelah penanganan COVID-19 berakhir.
Menurutnya, panglima TNI juga telah diberitahu persoalan itu dan siap untuk mengkomunikasikannya.
“Saya sudah komunikasi dengan pak panglima TNI, pokoknya sekarang semuanya urus COVID-19 dulu tidak boleh urus itu. Pak panglima sudah sepakat, dan kami juga siap memfasilitasi. Nanti pak panglima akan bicara juga dengan Kemendagri, kita bereskan secara baik-baik. Semua harus memberikan satu informasi yang benar dan baik, sesuai harapan masing-masing. Dan antarpemerintah harus bisa komunikasi, enggak boleh enggak. Dan pemerintahan di Kota Magelang tidak terganggu, tetap berjalan. Saya pesan, layanan publik tidak boleh terganggu,” kata Ganjar, Jumat (10/7).
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pemprov sudah meminta kepada Pemkot Magelang untuk meredam dulu polemik tersebut dan menjalankan roda pemerintahan seperti biasa. Tujuannya, agar tidak mengganggu pelayanan publik di kantor wali Kota Magelang.
“Biar nanti pemprov dan Mabes TNI berkomunikasi, yang penting pelayanan masyarakat Magelang jangan terganggu,” pungkasnya. (Budi Aris)
