Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah sudah mendapat laporan evaluasi dari BPKP, dan ada beberapa pekerjaan yang harus mendapat prioritas penanganan. Pemprov berjanji akan menindaklanjuti laporan BPKP, sepanjang merupakan kewenangan dari provinsi.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan berdasarkan hasil laporan evaluasi dari BPKP, ada sejumlah pekerjaan yang tidak beres di Jateng. Di antaranya adalah soal kebocoran PDAM, dan soal ketersediaan bahan baku untuk pabrik gula di Jateng.
Ganjar menjelaskan, berkaitan dengan masalah kebocoran PDAM tentu akan dibicarakan dengan kabupaten/kota setempat. Sebab, PDAM merupakan kewenangan dari kabupaten/kota masing-masing.
“Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah mesti kita bereskan. Tapi, memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi. Umpama PDAM. Ada satu kota yang kebocorannya sampai 51 persen, padahal batas maksimal kebocoran itu 20 persen. Rata-rata sih 29 persen. Ini kita perbaiki,” kata Ganjar, belum lama ini.
Lebih lanjut Ganjar menyebutkan persoalan lain yang disampaikan BPKP adalah BKK, dan harus menjadi perhatian serius untuk upaya perbaikannya. Pemprov sudah merencanakan penyatuan seluruh BKK dalam satu wadah, agar lebih mudah mengontrol dan mengawasi dengan baik.
“Intinya, kita akan menindaklanjuti. Yang kewenangan provinsi akan kita benahi dan bereskan. Selebihnya kalau itu kewenangan dari kabupaten/kota, maka kita akan surati,” pungkasnya. (Bud)
