Semarang, Idola 92,6 FM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, jika stabilitas jasa keuangan di dalam negeri sampai dengan saat ini masih dalam kondisi terjaga. Termasuk, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, memang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian Tanah Air. Termasuk, stimulus restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.
Wimboh menjelaskan, dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian ini pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Bahkan, dirinya turun ke lapangan untuk memantau secara langsung progres dan kendala yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan dari pemerintah itu.
“Perbankan akan tetap terus dengan dana pemerintah yang di bank Himbara. Tapi itu baru sekitar 40 persen realisasinya, berarti masih ada peningkatan kredit lagi. Sehingga, berikutnya masih akan bertambah. Dan kami yakin, pertambahan di bulan Juli memang karena dorongan dana murah dari pemerintah dan itu disalurkan melalui bank Himbara,” kata Wimboh saat ke kantor OJK Jateng-DIY, kemarin.
Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, stimulus-stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah itu diharapkan mampu menggerakkan kembali perekonomian nasional.
Sementara Ketua OJK Kanreg 3 Jateng-DIY Aman Santosa menambahkan, untuk program restrukturisasi kredit juga sudah berjalan sesuai koridor. Per 22 Juli 2020 kemarin, nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp49,93 triliun dengan 1,11 juta debitur.
“Di Jawa Tengah program restrukturisasi berjalan cukup baik, bahkan secara nilai mungkin termasuk yang terbesar secara nasional. Sampai saat ini, sudah mencapai Rp56 triliun kredit yang direstrukturisasi dengan total nasabah sekitar sejuta debitur. Kalau untuk dana pemerintah di Himbara, sudah tersalur Rp900 miliar,” ujar Aman.
Aman menyatakan, untuk restrukturisasi perusahaan pembiayaan di Jateng telah mencapai Rp12,91 triliun dari 400.180 debitur. (Bud)
