Semarang, Idola 92,6 FM – Lurah Mugassari Sri Suhartini tidak bisa menyembunyikan rasa harunya ketika menerima bantuan sembako dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng-DIY, di awal pandemi COVID-19 melanda Tanah Air. Sebab, ketika wabah COVID-19 menyebar di sejumlah wilayah, banyak warganya tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
Menurutnya, tidak sedikit warganya yang dirumahkan majikan karena untuk mengurangi biaya pengeluaran.
Sri Suhartini merasa sangat senang, karena warganya mendapat perhatian. Sehingga, masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya di tengah pandemi.
“Bantuan ini akan kami sampaikan kepada warga yang membutuhkan, dan semoga bisa meringankan beban warga Kelurahan Mugassari yang terdampak COVID-19,” kata Sri.
Ucapan syukur juga dirasakan Pengurus Yayasan Al Ihsan Jateng, Doso Sutrisno. Sebab, Yayasan Al Ihsan tersebut menaungi sejumlah panti asuhan di beberapa kabupaten/kota.
Menurut Doso, bantuan yang diterima akan sangat membantu para penghuni panti selama masa pandemi.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu,” ujar Doso.
Sementara, Kepala OJK Kanreg 3 Jateng-DIY Aman Santosa menyatakan bahwa penyaluran bantuan itu sebagai bentuk dukungan dari kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jateng melalui program “Jogo Tonggo”.
Selain itu, bantuan yang disalurkan tersebut berasal dari pemotongan gaji pegawai OJK dan THR. Sebagian di antaranya sudah diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI) senilai Rp15 miliar.
“Kami turut mendukung program Jogo Tonggo yang dicanangkan Pak Gubernur Ganjar Pranowo, untuk turut serta saling membantu menjaga tetangga masing-masing. Salah satunya melalui program ini, karena masyarakat Mugassari merupakan tetangga langsung tempat Kantor OJK Regional 3 berada,” kata Aman.
Lebih lanjut Aman menjelaskan, pihaknya akan membantu setiap pemerintah daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di masa pandemi.
Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng Peni Rahayu menambahkan, di dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pihaknya akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK Kanreg 3 Jateng-DIY. Termasuk, dalam penyediaan data pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Peni menjelaskan, dengan program PEN yang digulirkan pemerintah pusat itu akan menjadi solusi dalam memerbaiki perekonomian Jateng pada triwulan kedua 2020 karena mengalami kontraksi sebesar 5,94 persen.
“Kita harapannya pemulihan ini bisalah sampai ke situ, untuk belanja negara atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kan bisa mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ini berhasil, harapannya kemampuan masyarakat daya belinya naik. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah,” ucap Peni.
Peni menyebutkan, untuk program PEN di Jateng data per 2 September 2020 khusus restrukturisasi kredit mencapai Rp58,34 triliun dengan 1.143.714 debitur. Kemudian program subsidi bunga data per 7 September 2020, realisasinya sebesar Rp221,82 miliar dengan 946.458 debitur.
“Ada juga penjaminan kredit dari Askrindo dan Jamkrindo hingga 4 September 2020, sudah tersalurkan Rp656,87 miliar dengan 1.204 debitur UMKM dan komersial,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan peran OJK di daerah harus mampu berkontribusi untuk menggerakkan roda perekonomian. Sehingga, keberadaan OJK di daerah bisa berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pemerintah akan dikawal dan diawasi sesuai target dan sasaran.
“Untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, bisa dilakukan melalui peningkatan akses keuangan masyarakat kecil. Yakni, dengan menginisiasi beberapa program strategis dalam menyediakan pembiayaan dan pendampingan bagi usaha mikro kecil. OJK juga akan mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, untuk terus berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat,” kata Wimboh.
Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, kebijakan restrukturisasi kredit dari pemerintah diharapkan mampu membangkitkan sektor usaha kerakyatan di Tanah Air. Sehingga, dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah bisa membangkitkan kembali perekonomian dalam negeri. (Bud)
