Semarang, Idola 92.6 FM – Pendistribusian bantuan sosial yang bagi warga yang terdampak pandemi virus corona menuai sejumlah persoalan. Mulai dari pendataan hingga distribusi yang tak tepat sasaran. Di aspek pendataan, pemerintah pusat dikritik karena tak punya basis data yang terintegrasi. Padahal, Presiden Jokowi meminta agar penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dipercepat.
Salah satu kritikan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, tiap kementerian memiliki survei data sendiri-sendiri. Akibatnya, data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron. Jenis bantuan yang beragam juga dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyaluran bansos di masyarakat.
Kang Emil menyebut, ada sembilan jenis bantuan yang dibagikan di antaranya bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten/kota, hingga dana desa. Banyaknya jenis bantuan, akan membuat masyarakat bingung karena tidak datang secara bersamaan. Tak hanya di Jawa Barat, persoalan serupa juga dialami daerah lain seperti di DKI Jakarta hingga Provinsi Jawa Timur.
Lantas, mengurai karut marut data bansos corona. Apa sesungguhnya pokok pangkal masalahnya? Jika memang persoalan pendataan, lalu di mana letak miss-nya? Kenapa hingga saat ini kita belum memiliki data tunggal yang terintegrasi? Di sisi lain—di tengah situasi seperti saat ini, bagaimana agar setiap bulir beras bansos, betul-betul sampai ke tangan mereka yang terdampak dengan cepat?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan: Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Sunyoto Usman dan Wali Kota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi, SE. (Heri CS)
Berikut podcast diskusinya:
