Semarang, Idola 92.6 FM – Korupsi masih menjadi masalah serius yang sulit diatasi di negeri ini. Layaknya arisan, para pejabat seakan hanya tinggal menunggu giliran saja untuk juga kesandung korupsi. Sehingga sudah tak teritung lagi, mulai dari kepala daerah, menteri, hakim, jaksa, polisi, anggota DPR, komisioner KPU, hingga sampai ketua MK sudah pernah dicokok oleh KPK. Kasus terkini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan kemudian menyusul Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna juga ditangkap KPK atas dugaan kasus suap.
Dalam strategi perang, Sun Tzu pernah berkata, “Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka, seribu peperangan, seribu kemenangan”. Sehingga, kalau kita ingin memenangkan perang melawan korupsi, maka terlebih dahulu, kita mesti mengenal musuh kita, dan akar penyebabnya. Kabarnya, seseorang melakukan korupsi karena tiga hal: Pertama, dipaksa oleh sistem. Misalnya dalam sistem pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan biaya politik tinggi. Kedua, terpaksa oleh kebutuhan yang mendesak. Ketiga, dorongan keserakahan.
Sayangnya, korupsi para penyelenggara negara rata-rata motifnya adalah corruption by greed atau korupsi karena keserakahan, bukan corruption by need atau karena kebutuhan. Padahal, kita membutuhkan penyelenggara negara yang peduli pada rakyat dan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga tak terjebak pada perilaku korup.
Dalam upaya memerangi korupsi, berbagai upaya sudah kita lakukan. Mulai dari regulasi hingga upaya penegakan hukum yang terus digaungkan. Namun, kita seolah kewalahan dan korupsi terus saja terjadi. Hal itu juga ditambah dengan adanya revisi UU KPK yang disinyalir melemahkan KPK.
Lalu, bagaimana keluar dari lingkaran setan korupsi? Dari segi sistem—bagaimana menciptakan sistem kondusif untuk memerangi dan mencegah korupsi? Dari sisi integritas, bagaimana kita mencari sosok pemimpin atau pejabat publik yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Benarkah akar penyebab semua korupsi … karena mahal dan tingginya biaya politik? Apakah berarti, mencari pejabat publik yang peduli dan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, adalah sebuah utopia?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Zainal Arifin Mochtar (pegiat antikorupsi dan ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta); Danang Widoyoko (Sekjen Transparency International Indonesia (TII)); dan Bibit Samad Rianto (Mantan Wakil Ketua KPK, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), & Ketua Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Antikorupsi Universitas Bhayangkara). (andi odang/ her)
Dengarkan podcast diskusinya:
