Semarang, Idola 92.6 FM – Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan pihaknya bersama Dinas Perdagangan mulai melakukan pendataan dan sosialisasi bagi warga terdampak normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) tahap kedua. Nantinya, mereka akan disediakan rumah susun (rusun) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Normalisasi akan dilakukan pada tahun 2021-2022.
“Agar tidak molor dari normalisasi tahap pertama, penertiban akan dilakukan jauh-jauh hari sebelum proyek dilakukan. Kami berharap, proses penertiban selesai sesuai target,” kata Fajar, Selasa (10/09/2019).
Diketahui, setelah tahap pertama, pekerjaan normalisasi BKT akan lanjut ke tahap kedua. Proyek akan dimulai dari majapahit hingga Bendungan Kawasan Pucang Gading dengan panjang 7,9 kilo meter. Pemkot Semarang mendata, ada sekitar 8.500 PKL hunian liar di kawasan bantaran sungai.
“Kami akan ditertibkan mulai tahun depan. Karena pekerjaannya lebih panjang diperlukan waktu jauh-jauh hari untuk menyelesaikan masalah sosial-nya. Jadi, nanti kami undang semua camat dan lurah untuk segera mensosialisasikan, agar sesuai target,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Rubhan Ruzziyatno mengatakan biaya normalisasi tahap kedua ini jauh lebih besar dari pada proyek sebelumnya. Ditaksirkan biaya normalisasi mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Normalisasi tahap kedua rencananya dimulai dari kawasan Majapahit hingga Pucang Gading. Aliran sungai akan diperlebar hingga debit sungai mencapai 1.200 meter per detik. Pekerjaan meliputi galian aliran sungai pemasangan batu, peninggian parapet, dan pembuatan parapet baru. Dari pendataan awal diperlukan pembebasan lahan dengan total luas 130.000 meter per segi dan relokasi 310 rumah milik warga. (wid/ her)
