Semarang, Idola 92.6 FM – Peneliti senior politik LIPI Prof Siti Zuhro menilai, selain persoalan ekonomi mestinya aspek hukum juga diprioritaskan capres terpilih Joko Widodo dalam 5 tahun ke depan. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan utama investor.
“Tak mungkin Pak Jokowi membangun ekonomi dan mendorong dinamika ekonomi sesegera mungkin, tanpa menghadirkan kepastian hukum. Investor akan lari jika tak ada kepastian hukum,” kata Siti Zuhro saat diskusi bersama Radio Idola Semarang, Selasa (16/07/2019).
Menurut Wiwik, panggilan akrab Siti Zuhro, dalam pidato politik, Minggu (14/07/2019) lalu, Jokowi lebih menggarisbawahi persoalan ekonomi. Ia berharap, pertumbuhan ekonomi membaik agar mengatasi kesenjangan sosial, mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.
Padahal, lanjut Wiwik, ikhtiar ekonomi itu harus beriringan dengan upaya lain dan dilandasi kualitas hukum yang baik. Penegakan hukum dan keadilan harus hadir. Demikian juga dari perspektif politik dan demokrasi. Hal itu agar proses-proses demokrasi dan institusi demokrasi berjalan efektif di periode kedua Presiden Jokowi.
“Lha itu, tidak muncul. Mudah-mudahan disinggung nanti—bukan sebagai presiden, tapi sebagai calon presiden yang dilantik,” ujarnya.
Wiwik menilai, harus ada keberpihakan yang eksplisit dari Jokowi terhadap upaya perbaikan dan penegakan hukum dan HAM. Sebab, ini menjadi salah satu masalah krusial di Indonesia.
Dalam pidato politik Visi Indonesia, Jokowi menekankan ada 5 tahapan besar untuk menuju Indonesia yang lebih produktif, punya daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan. Lima tahapan itu adalah pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan, menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan, mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja, mereformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. (her)
