Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah membatasi sebagian layanan fitur media sosial untuk sementara waktu. Ini untuk menyikapi situasi politik yang memanas dan menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam jumpa pers Rabu (22/05/2019) menyatakan, tindakan itu diambil pemerintah untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax.
Pemerintah ingin agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Sebab, Wiranto menyebut adanya upaya adu domba di dalam masyarakat melalui berita bohong di medsos. “Jangan sampai kita diadu domba sehingga persahabatan, persaudaraan kita di bulan puasa ini berpengaruh,” kata Wiranto. Lantas, wajarkah apa yang dilakukan pemerintah? Atau ini mencerminkan gejala otoritarianisme? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya Malang dan Pegiat Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) Wawan Sobari, PhD . (Heri CS)
Berikut wawancaranya:
