Semarang, Idola 92.6 FM – Jelang pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, dinamika politik yang mulai santer terdengar adalah penyusunan kabinet kerja. Terlepas bahwa menteri merupakan jabatan politis dan hak prerogatif presiden, susunan kabinet di periode kedua Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok pribadi yang mampu menggerakkan pemerintahan serta memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Presiden. Kabinet diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan sosial, politik, hukum dan keamanan yang ada.
Namun, kompromi politik dikhawatirkan terjadi dalam penyusunan kabinet 2019-2024. Negosiasi politik dan tarik ulur komposisi kabinet masih akan terjadi hingga menjelang kabinet diumumkan. Padahal, kabinet membutuhkan sosok profesional dan se visi dengan Presiden.
Di sisi lain, politik adalah seni berkompromi. Akan tetapi kompromi bukanlah tujuan—melainkan jalan. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar deal-deal politik dalam pemilihan kabinet tetap bermuara pada kemaslahatan bangsa? Di tengah kompromi dan negosiasi politik yang membayangi penyusunan cabinet, bagaimana mendorong Presiden Jokowi agar tetap berani mengambil keputusan secara otonom terkait penyusunan kabinet tanpa harus terjebak politik kompromi demi tercipta stabilitas politik?
Guna mendiskusikan hal itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni Pengamat Politik dari UGM Yogyakarta Wawan Mas’udi,Ph.D dan Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiatri. (Heri CS)
Berikut diskusinya:
